Beredar Daftar nama-nama Bacaleg Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang palsu

-

Beredar Daftar nama-nama Bacaleg Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang palsu.


Sabtu 02 Juni 2023 KPU Indragiri Hilir menyampaikan, kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, Pengurus Partai Politik, Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir.

Melalui surat edaran nomor: 463/PL.01,4.Pu/1404/2023. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan bahwa pada saat ini beberapa grip Whatshap (WA) beredar berita mengenai daftar nama nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang dikemas dalam pormat menyerupai surat suara, menggunakan logo KPU dan bertuliskan Bacaleg DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dapil 1 sampai dapil 7.

Untuk itu perlu diketahui oleh masyarakat bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hilir, tidak pernah menyerahkan, menerbitkan, memberitahukan, mengumumkan dan/atau mempublikasi daftar nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk apapun.

Berkenaan beredarnya nama-nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dalam pormat menyerupai surat suara, KPU Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan tidak bertanggung jawab dan mengharapkan agar masyarakat mengabaikan informasi tersebut.

kepada pengurus Partai Politik dan anggotanya diharapkan menenangkan suasana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

berikut lengkapnya surat edaran KPU Kab. Indragiri Hilir tersebut.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kunjungan Himpunan Pelajar Mahasiswa Pemuda Kempas-Pekanbaru (Hipmas-Pekanbaru) Masyarakat dan Pemuda Desa Sungai Gantang

-
Image
 Sabtu, 10 Pebruari 2024 Bertempat di Panwascam Kecamatan Kempas, Berdasarkan Laporan Tentang dugaan adanya pelanggaran pemilu dan perundang-undangan lainnya maka Himpunan Pelajar Mahasiswa Pemuda Kempas-Pekanbaru (Hipmas-Pekanbaru) Masyarakat dan Pemuda Desa Sungai Gantang memberikan pernyataan sikap untuk mengawal proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari undang-undang Desa, undang-undang Pemilu dan PKPU. Hadir pada saat itu Ketua Panwascam Kecamatan Kempas Bapak Erwin Syarif, Bapak Resqi yang merupakan bagian penanganan pelanggaran pemilu Beserta stap, Bapak dari Lembaga Swadaya masyarakat, Tokoh Masyarakat Desa Sungai Gantang dan Pemantau Pemilu. Dalam kesempatan itu juga mahasiswa menyampaikan bahwa mereka mendengar opini yang bergulir di masyarakat tentang bagaimana Proses penanganan pelanggaran pemilu yang kemudian kami sampaikan ke panwascam Kecamatan Kempas. Kemudian dalam kesempatan yang sama Panwascam Kecamatan Kempas juga menjelaskan tenta...
Read more

Tindak Lanjut Hasil Penanganan Diduga Terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

-
Image
20 Februari 2024, sekira Jam 21:42 malam, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir sudah menyampaikan hasil penanganan diduga terjadi nya pelanggaran tindak pidana pemilu di Kecamatan Kempas, Inhil, Riau, kepada Pelapor menggunakan media WhatsApp. Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir Menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di Kecamatan Kempas,. berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/04.04/ I /2024 tertanggal 29 Januari 2024 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil  Bahwa berdasarkan proses Penanganan Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hilir dan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dengan nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/04.04/ I /2024 tertanggal 29 Januari 2024 tidak ditindaklanjuti karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup alat bukti dan berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir memberikan ...
Read more

Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

-
Image
  Selasa 23 Januari 2024 Pemantau Pemilu dari Media Pemantau Suara Rakyat (MPSR), melakukan Laporan kepada Panwaslu Kecamatan Kempas, terhadap adanya temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oknum Caleg dan oknum Kepala pemerintahan Desa. Laporan tersebut berdasarkan temuan adanya pemberian Hibah berupa Alat masak berbasis listrik dari kementerian Energi dan Sumber daya mineral yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, namun ditunggangi oleh oknum Caleg dan adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Pemerintahan Desa, Yang mana Hal tersebut sudah diatur dalam PKPU nomor 7 tahun 2017.
Read more