Giat rakor penyelesaian keberatan penagihan PBB P2 dll di Kec. Kempas

-

 Kamis, 08/06/23 Pkl.10.00 WIB :

Giat rakor penyelesaian keberatan penagihan PBB P2 dll di Kec. Kempas. Giat di taja oleh Bapenda Kab  Inhil  Dihadir para Narasumber dari Kab. Inhil. Al 

1. Bp. Dumono S.IP Irban I Inspektorat

2. Bp. Ferry Kurniawan, SH Kejari Inhil

3. Ibu. Adia Pratista, SH Kejari Inhil

4. Bp. Rajuddin, M.Si Bapenda Inhil

5. Bp. Adam Tawakal PT. Pos & Giro

6. Dll .

Diikuti oleh para Kades/Lurah dan Tim penagih Desa/Kelurahan se Kec. Kempas.

Locus :

Aula Ktr Camat Kempas

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mantan Bendahara Desa Kelumpang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2017

-
Image
Satreskrim Polres Inhil telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana Desa Kelumpang tahun 2017, Jumat (22/11/2024). Tersangka Seorang wanita mantan Bendahara Desa, berinisial DN (36 Tahun) diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar Rp1,3 miliar. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat, kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa tersebut diperkirakan mencapai Rp 636 juta. Setelah melalui rangkaian penyelidikan yang panjang, pihak kepolisian akhirnya melakukan penahanan terhadap DN, yang kini telah berstatus tersangka .
Read more

Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Lingkaran Syetan.

-
Image
  Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Lingkaran Syetan. Sampai sekarang ini, menjelang pemilu Kada 2024, masih saja banyak yang bertanya dari berbagai daerah, terkait dengan adanya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang masih merangkap jabatan atau pekerjaan sebagai: Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Lingkaran Syetan. 1. Guru sertifikasi. 2. UPK (eks PNPM) 3. Pendamping PKH 4. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), 5. TKSK 6. Pendamping Desa 7. Atau Pendamping Program lainnya yang juga mendapatkan insentif dari uang negara. Padahal Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah mendapatkan SILTAP. Selama ini jawaban saya tetap saja sama, singkat: LAPORKAN KEJAKSAAN ATAU KEPOLISIAN. ITU PIDANA. BAHKAN ITU BISA DISERET KE RANAH TIPIKOR. Lalu jawaban saya berikutnya: Ini bukan delik aduan. Tidak perlu ada yang lapor. Tapi tanggungjawab Pemkab/Pemkot. Diknas, Dinsos, Dinas PMD, Kemenag, Kecamatan, Pemerintah Desa.  Dengan verifikasi yang tegas, Kej...
Read more

LAPORAN PEMANTAU PEMILU TGL 16 JULI 2024.

-
Image
  LAPORAN PEMANTAUAN PEMILU 2024                                                                                                      { MPSR } MEDIA PEMANTAU SUARA RAKYAT N0MOR      : 01 /MPSR-22/08/2023   LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PEMILU TAHUN 2024 A.      Laporan Hasil Pemantauan Pemilu Tahun 2024 A.       PENDAHULUAN B.       PEMANTAUAN 1.        Metode Pemantauan 2.   ...
Read more