Pendistribusian Logistik Pemilu Pilkada Provinsi Riau

-

 Tembilahan Selasa 26 November 2024

Logistik ke setiap TPS sekabupaten Indragiri Hilir, Untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang akan diadakan pada besok 27 November 2024, dikawal ketat oleh Tentara, polisi dan Bawaslu..

Turut serta dalam kegiatan pendistribusian Logistik tersebut Aparatur Pemerintah dari Kecamatan, kelurahan dan Desa, PPK kecamatan, Panwas kecamatan, PPS, PKD, KPPS dan PTPS, serta masyarakat yang turut serta menyaksikan .



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mantan Bendahara Desa Kelumpang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2017

-
Image
Satreskrim Polres Inhil telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana Desa Kelumpang tahun 2017, Jumat (22/11/2024). Tersangka Seorang wanita mantan Bendahara Desa, berinisial DN (36 Tahun) diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar Rp1,3 miliar. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat, kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa tersebut diperkirakan mencapai Rp 636 juta. Setelah melalui rangkaian penyelidikan yang panjang, pihak kepolisian akhirnya melakukan penahanan terhadap DN, yang kini telah berstatus tersangka .
Read more

Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Lingkaran Syetan.

-
Image
  Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Lingkaran Syetan. Sampai sekarang ini, menjelang pemilu Kada 2024, masih saja banyak yang bertanya dari berbagai daerah, terkait dengan adanya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang masih merangkap jabatan atau pekerjaan sebagai: Kejahatan Komunal Dalam Pusaran Dobel Job Lingkaran Syetan. 1. Guru sertifikasi. 2. UPK (eks PNPM) 3. Pendamping PKH 4. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), 5. TKSK 6. Pendamping Desa 7. Atau Pendamping Program lainnya yang juga mendapatkan insentif dari uang negara. Padahal Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah mendapatkan SILTAP. Selama ini jawaban saya tetap saja sama, singkat: LAPORKAN KEJAKSAAN ATAU KEPOLISIAN. ITU PIDANA. BAHKAN ITU BISA DISERET KE RANAH TIPIKOR. Lalu jawaban saya berikutnya: Ini bukan delik aduan. Tidak perlu ada yang lapor. Tapi tanggungjawab Pemkab/Pemkot. Diknas, Dinsos, Dinas PMD, Kemenag, Kecamatan, Pemerintah Desa.  Dengan verifikasi yang tegas, Kej...
Read more

LAPORAN PEMANTAU PEMILU TGL 16 JULI 2024.

-
Image
  LAPORAN PEMANTAUAN PEMILU 2024                                                                                                      { MPSR } MEDIA PEMANTAU SUARA RAKYAT N0MOR      : 01 /MPSR-22/08/2023   LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PEMILU TAHUN 2024 A.      Laporan Hasil Pemantauan Pemilu Tahun 2024 A.       PENDAHULUAN B.       PEMANTAUAN 1.        Metode Pemantauan 2.   ...
Read more