SINAR NUSANTARA

Senin 29 Januari 2024 Apa sanksi nya Politik Uang atau Mony politik didalam Peraturan kepemiluan..? Didalam peraturan UU Pemilu, Terdapat ancaman berupa pidana penjara dan denda, serta sanksi administratif berupa diskualifikasi bagi pelaku politik uang, khususnya pada tahapan kempanye, masa tenang dan pemungutan suara. Pada pasal 280 Ayat (1) huruf j UU Pemilu, Pelaksana, Peserta dan Tim kempanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kempanye Pemilu. Sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Pelaksana dan Tim kempanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada kepada peserta kempanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk: • Tidak menggunakan hak pilihnya • Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah • Memilih pasangan calon tertentu  • Memilih Parpol peserta pemilu, dan/atau...

  Pendidikan Politik  Sekarang kita berbicara tentang manusia, manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disepakati bersama melalui perwakilan legislasi/DPR kita. mereka yang membuat tentunya sudah tau tentang apa yang mereka buat, orang yang tau tentu berbeda dengan orang yang tidak tau.. jadi, ada unsur kesengajaan yang mereka lakukan untuk tetap berada pada kedudukan mereka sebagai perwakilan rakyat. kedudukan yang diraih melalui pelanggaran peraturan, perundang-undangan pemilu yang  demokratis maka akan menghasilkan para koruptor dikemudian hari. untuk itu, perlu ketegasan penegak hukum dalam menegakkan peraturan bagi orang yang membuat peraturan tapi justru mereka lahc yang melanggarnya. Dalam PKPU nomor 7 Tahun 2017 juga sudah sangat jelas mengatur tentang Netralitas bagi penyelenggara pemerintahan Desa. namun demikian, masih ada saja yang melanggarnya kerna terkontaminasi dengan partai politik atau Calon anggota DPD. Entah apa yang ada dip...

 Kempas 26 Januari 2024 Pelantikan KPPS Desa Sungai Gantang dan Desa Danau Pulai indah Kecamatan Kempas, Kebupaten Indragiri Hilir. Hadir PPK kecamatan Kempas, PPS, Bawaslu, Polsek Kempas, unsur pemerintahan Desa dan seluruh anggota KPPS di Desa Sungai Gantang dan Desa Danau Pulai indah Kecamatan Kempas. Dan diharapkan KPPS yang dilantik agar dalam bekerja berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

  Rabu 24 Januari 2024 Bertempat di hotel Harmona Inn Tembilahan, Bawaslu beserta Insan Media dalam Acara kegiatan "Media Gathering dengan tema peran media cegah berita hoax pada Pemilu 2024". Dalam kesempatan itu Komisioner Bawaslu Inhil Abu Siraj menyampaikan terima kasih, kepada teman-teman media kerna selama ini membantu dalam pemberitaan, dan mengajak media memerangi berperan melawan hoax yang hari ini banyak terjadi di media sosial, makanya kami mencoba menyamakan persepsi bersama dengan teman teman media, kerna kami berpikir bahwa hoax adalah duri dalam sistem demokrasi kita, makanya supaya demokrasi kita berjalan dengan baik lancar jujur dan adil makanya kami menyarankan mengajak media untuk sama sama berperan agar jangan sampai hoax itu kembali banyak menyebar seperti tahun sebelumnya, untuk itu dengan saya harap teman teman media juga bisa berpartisipasi disitu. Demikian yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Inhil, Abu Siraj, setelah berakhirnya acara tersebut .

  Selasa 23 Januari 2024 Pemantau Pemilu dari Media Pemantau Suara Rakyat (MPSR), melakukan Laporan kepada Panwaslu Kecamatan Kempas, terhadap adanya temuan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oknum Caleg dan oknum Kepala pemerintahan Desa. Laporan tersebut berdasarkan temuan adanya pemberian Hibah berupa Alat masak berbasis listrik dari kementerian Energi dan Sumber daya mineral yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, namun ditunggangi oleh oknum Caleg dan adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Pemerintahan Desa, Yang mana Hal tersebut sudah diatur dalam PKPU nomor 7 tahun 2017.

 Selasa 23-Januari-2024 Panwascam Kecamatan Kempas bersama Pemantau Pemilu dari Media Pemantau Suara Rakyat (MPSR), melakukan menotoring atau pemantauan kegiatan kempanye Caleg Ir. H. AMD Junaidi AN, M,SI dari Fraksi partai Golkar. Hadir pada kegiatan tersebut, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, Kepolisian dari sektor Kecamatan Kempas dan masyarakat Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas, Inhil, Riau.

  Hari ini tanggal 20 Januari 2024 Melalui laman resminya Bawaslu Indragiri Hilir menyampaikan tentang kelulusan pengawas TPS sekabupaten Indragiri Hilir. Dengan 20 Kecamatan. 1.  KEC. TEMBILAHAN HULU File lulus wawancara PTPS se-kecamatan tbh hulu.pdf   (818.49 KB) 2. KEC. GAUNG File PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PTPS SE-KECAMATAN GAUNG.pdf   (148.19 KB) 3. KEC. KEMPAS File PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PTPS SE-KECAMATAN KEMPAS.pdf   (614.91 KB) 4. KEC. MANDAH File PENGUMUMAN YANG LULUS PTPS SE-KEC. MANDAH (1).pdf   (842.2 KB) 5. KEC. GAUNG ANAK SERKA File PENG. KELULUSAN PTPS GAS-2024-baru.pdf   (306.55 KB) 6. KEC. TANAH MERAH File 002 PENGUMUMAN PTPS tanah merah.pdf   (248.25 KB) 7. KEC. TEMBILAHAN File Pengumuman PTPS Se-Kecamatan Tembilahan.pdf   (494.18 KB) 8. KEC. ENOK File PENGUMUMAN PTPS TERPILIH KEC. ENOK.pdf   (2.83 MB) 9. KEC. SUNGAI BATANG File Pengumuman Lulus PTPS SUNGAI BATANG - Copy.pdf   (363.64 KB) 10. KEC. TEMPULING File P...

 Kamis 18 Januari 2024 Penyaluran Bantuan kepada Masyarakat Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Inhil, Riau. Bantuan berupa Alat Masak Berbasis Listrik dari PT. PLN yang kemudian disalurkan melalui PT. POS Indonesia Sebanyak 600 buah lebih. Hadir pada Kesempatan itu Anggota DPR RI Muhammad Nasir dari fraksi partai Demokrat, Anggota DPRD provinsi Riau dari praksi partai Demokrat H. Agus Triyansah, Kepala Desa, Desa Sungai Gantang Dhedek kurniadiyanto dan masyarakat Desa Sungai Gantang. Sedangkan panwascam baru Hadir setelah acara selesai.