PANCASILA MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK YANG BERMARTABAT

 

PANCASILA MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK YANG BERMARTABAT

Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, pendidikan Pancasila harus diajarkan kepada masyarakat sedini mungkin agar hasil dari pendidikan itu melekat didalam jiwa dan bisa diimplementasikan didalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Sebenarnya pendidikan  politik di Indonesia telah dilakukan jauh sebelum penjajahan Belanda, dan sebelum kemerdekaan melalui berbagai kegiatan organisasi dan gerakkan politik, baik didalam maupun diluar Negri yang dilakukan oleh generasi muda Indonesia guna memperoleh hak politiknya yang dibelenggu oleh makanisme penjajahan.

Sejak Tahun 1908, partai-partai politik dan organisasi massa lainnya tumbuh dengan pesatnya. Organisasi politik pertama yang disebut-sebut sebagai organisasi modern di Indonesia berdiri pada Tahun 1908 yaitu Budi Utomo. Dalam sejarah Indonesia Politik ini mempunyai ciri khas, yaitu merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia menggunakan Organisasi.

Pada Tahun 1912 kemudian muncullah Sarikat Islam dibawah pimpinan H.O.S. Cokroaminoto, Indische Partij dibawah pimpinan Douwes Dekker, Cipto-mangunkusumo dan Soewardi Suryaningrat. Pada Tahun 1927 lahir Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, Tahun 1931 lahir Partai Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Sartono, Tahun 1931 lahir Partai Nasional Indonesia atau dikenal dengaan PNI Baru yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir, Tahun 1937 lahir Gerak Indonesia atau Gerindo yang dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin dan Mohammad Yamin.

Dalam preode pergerakan ini, muncul suatu angkatan yang berperan sebagai pematangan kesadaran politik rakyat, yaitu angkatan 1928. Sebutan itu didasarkan atas dicetusnya sumpah pemuda oleh para pemuda yang berkonggres di Jakarta pada Tanggal 28 Oktober Tahun 1928. Sumpah pemuda merupakan tonggak penting dalam proses pematangan kesadaran kebangsaan menuju terwujutnya proklamasi kemerdekaan. Memasuki masa sesudah proklamasi kemerdekaan, pemasyarakatan nilai-nilai politik berlangsung dan berkembang terus dengan tantangan perjuangan yang semakin berat dalam rangkaian melanjutkan usaha menyadarkan masyarakat akan kepentingan politik bangsa. Pemasyarakatan nilai-nilai politik ini lebih diarahkan guna mengalihkan semangat perjuangan kemerdekaan kepada usaha-usaha pengisian kemerdekaan dan kemajuan kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila sebagai salah satu landasan pokok yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan politik diharapkan mampu membangun dan menciptakan masyarakat Indonesia khususnya generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, sebagai salah satu usaha untuk membangun pendidikan  Politik manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan tercermin dalam sejumlah ciri watak dan kepribadiannya sebagai berikut :

1.      Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan melalui keteladanan.

2.      Secara sadar ta’at pada hukum dan Undang-Undang Dasar.

3.      Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.

4.      Berpandangan jauh kedepan serta memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan kepada kemampuan objektif bangsa.

5.      Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis.

6.      Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam usaha.

7.      Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keaneka ragaman bangsa.

8.      Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang.

9.      Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.                                                                                   

Hal ini berarti melalui kegiatan pendidikan politik diharapkan terbentuk warga negara yang berkebribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan Politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan Politik berhubungan dengan aspek sikap dan prilaku seseorang.

KESIMPULAN

Pendidikan politik adalah proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari idiologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berancana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa ( national character building ).

            Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, tiada lain merupakan cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa, bukanlah nilai-nilai yang secara hakiki lahir pada sa’at kemerdekaan, melainkan telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Nilai ini berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh rakyat.

            Hal ini berarti melalui kegiatan pendidikan Politik diharapkan terbentuk warga negara berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran tinggi sebagai warga negara yang baik, sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan Politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan Politik berhubungan dengan aspek sikap dan prilaku seseorang.